Direksi Angkasa Pura Airports Bersama Menteri Perhubungan Hadiri Rapat Kerja Komisi V DPR RI

Rapat Kerja Komisi V DPR RI

Kami juga mendesak Kementerian Perhubungan, Perum LPPNPI, dan seluruh stakeholder terkait industri penerbangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana kebandarudaraan, dan manajemen pengelolaan bandar udara.

Jakarta – Direksi Angkasa Pura Airports bersama Menteri Perhubungan menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/4) siang.

Dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI hadir juga Wings I mewakili Danlanud Halim Perdana Kusuma, Direksi Angkasa Pura II, Direksi Perum LPPNPI, KNKT dan DPP Organda. Rapat ini membahas kejadian kecelakaan penerbangan di Indonesia dan permasalahan transportasi online.

Komisi V DPR RI mengungkapkan keprihatinannya atas insiden pesawat Batik Air dan TransNusa di Bandara Halim Perdana Kusuma, 4 April 2016 lalu.

“Karena, kejadian tersebut terjadi di tengah upaya Indonesia untuk dapat masuk ke dalam kategori I FAA. Komisi V DPR RI merekomendasikan Kementerian Perhubungan untuk melakukan kembali evaluasi dan kajian yang lebih komprehensif mengenai pemanfaatan bandara untuk penerbangan sipil sehingga ke depannya dapat lebih menjamin kelancaran operasional pesawat-pesawat militer untuk kepentingan pertahanan negara,” ujar Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemi Francis.

Selain itu, Komisi V juga mendesak KNKT untuk bergerak cepat memberikan rekomendasi yang solutif dalam mengurangi insiden dan accident penerbangan.

“Kami juga mendesak Kementerian Perhubungan, Perum LPPNPI, dan seluruh stakeholder terkait industri penerbangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana kebandarudaraan, dan manajemen pengelolaan bandar udara dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan nasional,” imbuh Fary.

Sementara mengenai transportasi online yang tengah menjadi isu penting, Komisi V mendesak pemerintah untuk menciptakan iklim industri jasa angkutan umum yang kondusif, mendorong persaingan sehat, memenuhi standar pelayanan minimal, memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan kendaraan bermotor umum, senantiasa memprioritaskan keselamatan, keamanan dan kenyamanan, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. []

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *