Angkasa Pura Airports dengan Kementerian Pariwisata Mengembangkan Potensi Pariwisata Nasional

news-985

Jakarta – PT Angkasa Pura I (Persero) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk jalin kerja sama pengembangan potensi pariwisata nasional. Penandatangan MoU dilakukan oleh Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Sekretaris Kementerian Pariwisata, Ukus Kuswara, di lantai 16 Kantor Kementerian Pariwisata pada Kamis (3/11).

Pengembangan potensi pariwisata nasional ini mengkhususkan pada bidang promosi pariwisata di bandara, dan peningkatan konektivitas udara ke destinasi prioritas pariwisata Indonesia, dengan menargetkan pencapaian 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) dan 275 juta wisatawan nusantara (wisnus) pada tahun 2019 mendatang, dari 12 juta wisman dan 160 wisnus saat ini.

Pada kesempatan ini, Kemenpar juga melakukan penandatanganan MoU dengan PT Angkasa Pura II (Persero) dan AirNav Indonesia.

“Angkasa Pura Airports memiliki perhatian khusus untuk turut mengembangkan destinasi pariwisata wilayah tengah dan timur Indonesia, di mana pada akhirnya kemajuan industri pariwisata daerah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan trafik penumpang yang melalui bandara-bandara kami,” kata Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Danang S. Baskoro.

Menurut Danang, kerja sama dengan Kementerian Pariwisata ini dilakukan berdasarkan kesamaan visi untuk mengembangkan potensi pariwisata nasional.

Adapun cakupan kerja sama yang tertuang dalam MoU tentang Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara ini diantaranya pertukaran data, informasi, dan promosi bersama (joint promotion)  untuk menunjang kegiatan promosi pariwisata Indonesia di pasar internasional dan domestik;  membuat analisis dan kajian bersama mengenai konektivitas udara yang dibutuhkan wisman dan wisnus; melakukan upaya sinkronisasi rencana pengembangan kapasitas bandara dengan rencana pengembangan destinasi pariwisata dalam rangka mencapai target pariwisata nasional; serta  penyediaan sarana tourism information center di bandara udara internasional maupun domestik.

Menteri Pariwisata dalam sambutannya mengatakan bahwa keberhasilan pariwisata Indonesia sangat ditentukan oleh ketersediaan jumlah seat pesawat, karena 75% kunjungan wisman ke Indonesia menggunakan transportasi udara.

“Kunjungan wisman sangat bergantung pada airlines. MoU ini merupakan upaya mendorong AP I, AP II, AirNav Indonesia serta airlines untuk meningkatkan kontribusinya dalam pencapaian target kunjungan 20 juta wisman serta pergerakan 275 juta wisnus di Tanah Air pada 2019 mendatang,” kata Arief Yahya.

Menpar Arief Yahya mengatakan ketersediaan kapasitas seat penerbangan internasional sebanyak 19,5 juta seats oleh perusahaan maskapai penerbangan (airlines) Indonesia dan asing, saat ini hanya cukup untuk menenuhi target kunjungan 12 juta wisman pada tahun ini saja.

Sementara untuk mendatangkan 20 juta wisman tahun 2019, harus tersedia 30 juta seats pesawat. Maka diperlukan tambahan 10,5 juta seats dalam 3 tahun ke depan, dan untuk bisa memenuhi target kunjungan 15 juta wisman di tahun 2017 dibutuhkan minimal 4 juta tambahan seats baru.

Arief Yahya menjelaskan lebih jauh bahwa untuk memperoleh tambahan seats, penerbangan internasional tersebut perlu dilakukan upaya bersama dari 3A (Airlines – Airports and Air Navigation – Authorities) antara lain berupa kecukupan slot di bandara, kecukupan air service agreement (ketersediaan air traffic right),  serta menambah direct flight berjadwal melalui pembukaan rute baru, extra flight,  maupun flight baru dari pasar wisman potensial.

Menteri Pariwisata juga menegaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan tambahan seats dalam waktu dekat (2017), bagaimanapun juga masih mengandalkan Bandara Ngurah Rai, Bali, dan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Oleh karena itu, Arief Yahya meminta kapasitas slot-time di Bandara Ngurah Rai dan Soekarno-Hatta (non-phisical effort) dioptimalkan. Untuk jangka waktu 1-2 tahun ke depan perlu segera dilakukan upaya pembangunan perluasan bandara, seperti perluasan terminal, perluasan parking stand, serta pembangunan rapid exit taxiway di beberapa bandara.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan 3 tahun ke depan, Menpar meminta segera mulai dilakukan pembangunan bandara baru, seperti di Kulon Progo, Bali Utara, Jawa Barat, maupun Banten.

Hadir dalam acara penandatanganan nota kesepahaman tersebut antara lain; Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kemenpar I Gde Pitana, Direktur Komersial  AP I Moch. Asrori, Direktur Keuangan AP I Novrihandri, Direktur Teknik AP I Polana B. Pramesti, Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis  AP II Daan Achmad, Vice President of Marketing and Business Development AP II Harris, Chief Project Business Air Traffic and Tourism Development Rosita Kurniawati, Corporate Secretary AirNav Indonesia Didiet Kus Sam Radityo.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *