Angkasa Pura Airports dan Kejagung RI Tandatangani Kesepakatan Bersama

JAKARTA – Angkasa Pura Airports bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (3/4).

Penandatangan MoU dilakukan oleh Direktur Utama Angkasa Pura Airports Tommy Soetomo dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI Burhanuddin.

Menurut Tommy Soetomo, MoU ini berisi kerjasama dalam hal penanganan bersama penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh Angkasa Pura Airports. “Kejaksaan Agung RI akan membantu Angkasa Pura Airports dalam pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara,” kata Tommy.

Kerjasama ini, imbuh Tommy, juga untuk menjamin kepastian hukum dan untuk mengatasi setiap permasalahan hukum yang timbul dalam operasional Angkasa Pura Airports. Angkasa Pura Airports selalu dituntut untuk senantiasa memberikan pelayanan yang menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa. Dalam pelaksanaannya, pasti ditemui kendala teknis terkait tata usaha negara. Untuk itulah maka kerjasama ini menjadi solusi apabila di depan mengalami hal-hal dimaksud.

“Saat ini adalah era yang luar biasa bagi Angkasa Pura Airports. Pembangunan dan investasi sedang dan terus kami lakukan untuk mengembangkan Ngurah Rai Denpasar, Sepinggan Balikpapan, serta Juanda Surabaya. Ke depan meyusul Banjarmasin dan lainnya. Kami baru saja menyelesaikan pengembangan bandara di Lombok dan mengalami banyak kendala dan tantangan dahsyat dalam hal sosial kemasyarakatan. Sehingga penandatangan MoU ini sangat penting untuk memberikan bantuan dan pertimbangan hukum bagi Angkasa Pura Airports,” terang Tommy.

“Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan Agung dengan surat kuasa khusus dapat mewakili pemerintah, BUMN, ataupun BUMD. Tentu dalam dalam lingkup keperdataan akan banyak dispute. Untuk itu, Angkasa Pura Airports agar tetap tenang dalam dan fokus saja dalam pekerjaannya, biarkan kami yang menyelesaikan masalah keperdataan dan tata usaha negara,” tambah Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, selama 2011 surat kuasa yang diterima oleh Jamdatun mencapai 4.325 surat. “Kami juga berhasil menyelamatkan uang negara sampai Rp 30 triliun,” kata Burhanuddin.

Untuk menunjang kesepakatan bersama ini, dibentuk Tim Bersama antara Angkasa Pura Airports dengan Kejaksaan Agung RI. Kerjasama kedua belah pihak akan berlangsung selama tiga tahun ke depan terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan tersebut. [AH]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *